KPK Tetapkan Pejabat KKP dan Bea Cukai Sebagai Tersangka

oleh -7 views

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli. Mereka berasal dari pihak PT Daya Radar Utama (DRU) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri perkapalan, Direktorat Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mereka yakni, mantan Kasubdit Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aris Rustandi, Istadi Prahastanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Heru Sumarwanto selaku Ketua Panitia Lelang pada Direktorat Penindakan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, serta Direktur Utama PT Daya Radar Utama (PT DRU) Amir Gunawan.

“KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/5).

Mereka diduga terlibat kasus dugaan korupsi kasus pengadaan kapal di Bea Cukai dan KKP. Keempat orang tersebut terlibat dalam dua kasus, KPK menjerat Amir Gunawan bersama Istadi Prahastanto dan Heru Sumarwanto. Ketiganya diduga terlibat korupsi pengadaan 16 kapal patroli cepat tahun 2012-2016.

Dalam kasus ini, ketiganya dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara pada kasus kedua, KPK menjerat Amir Gunawan bersama Aris Rustandi selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Keduanya diduga terlibat korupsi pengadaan empat kapal untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) tahun 2012-2016.

Keduanya dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Terkait pengadaan 16 kapal patroli, KPK menduga kerugian keuangan negara sekitar Rp 117,7 miliar. Sementara dalam pengadaan empat kapal SKIPI diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 61,54 miliar, akibat kasus tersebut, total kerugian negara mencapai Rp 179,28 miliar.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

SUMBER