MK Diminta Batalkan Aturan Pembatasan Hasil Hitung Cepat

oleh -40 views

JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan terkait gugatan uji materi aturan publikasi hasil survei dan hitung cepat (quick count) pada Pemilu Serentak 2019. Para pelaku quick count meminta MK membatalkan sejumlah pasal yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Berharap MK memutus seperti pada putusan-putusan sebelumnya, yaitu membatalkan semua pasal-pasal membatasi, melarang survei di hari tenang dan quick count dipublikasikan sebelum pukul 15.00 WIB,” kata tim kuasa hukum Asosiasi Riset Opini Publik (Aropi) Andi Syafrani saat dikonfirmasi, Selasa (16/4).

AROPI sebelumnya mengajukan gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK dengan nomor perkara 24/PUU-VII/2019. Mereka menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), Pasal 509, dan Pasal 540 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu. Pasal-pasal itu berkaitan dengan larangan mengumumkan hasil survei pemilu saat masa tenang.

Kemudian, aturan publikasi hasil hitung cepat setelah dua jam setelah pemungutan suara di zona Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) berakhir serta ketentuan-ketentuan pidananya. Para pemohon menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan pasal 28 E ayat (3) dan pasal 28F UUD 1945.

Menurut Andi, aturan tersebut merugikan sejumlah pihak lembaga survei. Dia menilai, hak untuk menyampaikan informasi ilmiah terkesan dibatasi.

“Padahal tidak ada bukti survei berpengaruh terhadap pilihan warga. Apalagi dapat menimbulkan potensi kerusuhan dan sebagainya,” ucapnya.

KPU mewacanakan proses pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 WIB. Lembaga survei baru bisa merilis hasil quick count sekitar pukul 15.00 WIB. Hal ini bertujuan agar quick count tidak memengaruhi pemilih yang belum mencoblos di provinsi lain.

“Sudah ada tiga putusan MK yang sama soal ini dan semuanya menyatakan kebebasan informasi tidak dapat dibatasi, belum ada bukti akurat soal survei dan quick count mengganggu tahapan dan hasil pemilu,” pungkas Andi.

Editor : Imam Solehudin

Reporter : Muhammad Ridwan

SUMBER