Marak Politisi Korupsi, Partai Antimahar Jadi Harapan Politik Bersih

oleh -18 views

JawaPos.com – Maraknya penangkapan politisi terkait korupsi adalah pengingat, bahwa mahar atau biaya politik tinggi juga menjadi penyebab korupsi. Berbagai kalangan di kesempatan terpisah, mengingatkan mahar politik adalah hal berbahaya.

Sebaliknya, bagi di saat sama, partai yang tak menerapkan mahar bagi kader dan sebaliknya membuka pintu kompetisi sesuai kapabilitas, adalah yang diharapkan negeri dan pemilih.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menceritakan, biasanya untuk menjadi bupati kisaran mahar yang dikeluarkan si calon bisa mencapai Rp 20 miliar bahkan Rp 50 miliar. Jika si calon itu terpilih, dengan gaji pokok bupati hanya Rp 5,7 juta per bulan tentu akan berat mengembalikan modal tadi.

“Oleh karena itu kan enggak ada orang yang secara sukarela menghibahkan itu, Rp 20 miliar sampai Rp 50 miliar ini besar juga. Oleh karena itu supaya pemilu yang murah tadi berjalan efektif, kita harus ada sanksinya (bagi yang korupsi),” kata Agus menceritakan soal mahar politik, di Jakarta, Jumat (15/03).

Untuk itu, kata dia, salah satu cara agar tidak ada mahar politik yaitu partai dibiayai negara. Atau, di sisi lain, parpol membiayai sendiri kegiatan politiknya, dengan iuran dan subsidi antar kader. Diketahui dari peserta pemilu, Partai NasDem menegaskan antimahar dan tidak memotong gaji kader yang duduk di parlemen guna mencegah korupsi. Partai ini juga menegaskan dukungan kepada kaum muda dengan menempatkan kaum muda dominan dalam pencalegan.

“Kalau saya pikir misalkan untuk partai misalkan setahun habis Rp 20 triliun, itu kan dibandingkan dengan APBN kita. Itu malah bukan main kesannya luar biasa,” katanya.

Sementara itu, Peneliti ICW Almas Sjafrina mendukung, jika partai politik tidak meminta mahar seperti NasDem. Menurutnya di undang-undang juga sudah dilarang pemberian mahar baik dalam bentuk uang maupun lainnya.

“Kedua, kenapa tidak boleh menerima mahar karena terima mahar ini membuat kandidat biaya pemenangan itu sangat tinggi. Sedangkan, kandidat untuk lain-lain saja sudah membutuhkan banyak uang ditambah mahar tinggi itu semakin membuat menjadi faktor atau membuka peluang untuk melakukan korupsi ketika mereka terpilih. Setidaknya ada dua alasan itu untuk mencegah korupsi, kemudian di aturan juga dilarang,” tuturnya.

Untuk itu, dia meminta Bawaslu kerja sama dengan KPK untuk melacak rekam jejak kandidat bakal calon penyelenggara negara. Selain itu, Bawaslu juga bisa bekerjasama dengan kepolisian dan pihak lain agar mempunyai bekal memberikan sanksi.

“Di undang-undang juga punya instrumen untuk memantau dan menindak adanya mahar politik itu,” tuturnya

Sedangkan, pengamat politik CSIS Arya Fernandes berpendapat antimahar yang dilakukan seperti Partai NasDem adalah inisiatif yang baik di awal melakukan seleksi terhadap caleg yang mendaftar.
Hal tersebut akan membuat masyarakat tertarik bergabung di partai.

“Karena seorang anggota akan diberikan asumsi, penyalegan secara transparan dan tidak dimintakan mahar, saya kira ini inisiatif yang baik dan tidak semua partai mau deklarasi terbuka seperti itu,” ujarnya.

Arya mengaku tidak tahu, apakah dengan adanya kebijakan partai politik antimahar tersebut partai tersebut tidak akan korupsi.

“Selama ini kan memang sepertinya persoalan utama partai politik adalah menekan atau memberantas korupsi, butuh political will yang tinggi dari seluruh pengurus partai atau penguatan regulasi internal,” ujarnya.

Editor           : Bintang Pradewo

SUMBER