Terima Uang Ketok Palu, Empat Legislator Sumut Divonis 4 Tahun Penjara

oleh -17 views

JawaPos.com – Empat anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) divonis masing-masing 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Para legislator itu terbukti menerima suap atau uang ketok palu untuk mengesahkan APBD Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2015.

“Mengadili, menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata ketua majelis hakim Hariono saat membacakan amar putusan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (14/2).

Adapun empat orang anggota DPRD Sumut tersebut, yakni Rijal Sirait, Fadly Nurzal dan Rooslynda Marpaung yang merupakan anggota DPRD periode 2009-2014. Kemudian, Rinawati Sianturi yang merupakan anggota DPRD dua periode, yakni 2009-2014 dan 2014-2019.

Selain itu, hakim mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik masing-masing selama dua tahun, sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Dalam pertimbangannya, hakim menilai, hal yang memberatkan mereka yakni perbuatan keempat anggota DPRD Sumut tersebut tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi.

“Untuk hal yang meringankan mereka berlaku sopan, belum pernah dihukum dan sudah mengembalikan seluruh uang suap yang diterima,” ucapnya.

Keempat anggota DPRD tersebut terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Rijal Sirait menerima uang Rp 477,5 juta. Kemudian, Fadly Nurzal menerima Rp 960 juta. Lalu, Rooslynda menerima Rp 835 juta dan Rinawati Sianturi menerima Rp 504,5 juta.

Uang itu diberikan agar Rijal, Fadly, Rooslynda, dan Rinawati memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015. Selain itu, agar Rinawati Sianturi menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014.

Keempat anggota DPRD tersebut terbukti melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Editor           : Estu Suryowati

Reporter      : Muhammad Ridwan

SUMBER