KPK Tegaskan Rapat Korsupgah Tak Berkaitan dengan Penugasan Penyelidik

oleh -16 views

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Gubernur Papua Lukas Enembe memang hadir dalam rapat koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi pada Jumat (1/2) malam, lalu. Namun, dalam rapat koordinasi ini, tidak ada kaitannya dengan penugasan dua penyelidik untuk memantau Rapat di Hotel Borobudur, hingga berujung dugaan penganiayaan kepada dua pegawai KPK.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, rapat yang dihadiri Lukas itu diawali dengan rapat tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada Kamis (31/1). Rapat yang digelar di gedung KPK itu dihadiri sejumlah instansi, mulai kementerian hingga Pemprov Papua.

“Hadir dari Pemprov Papua Sekda, Asisten II, Inspektur, Kadis Perkebunan, Kadis Kelautan Perikanan, Plt Kadis ESDM, dan sejumlah pejabat atau pegawai terkait,” ungkap Febri pada awak media, Selasa (12/2).

Febri menuturkan, karena rombongan dari Pemprov Papua saat itu dinilai lengkap, diminta agar dilakukan pertemuan dengan personel Korwil VIII yang baru.

Kata Febri, pertemuan yang masih dilakukan di gedung KPK itu ditujukan agar terjadi efektivitas penyelenggaraan kegiatan korsupgah KPK di Papua pada 2019.

Pertemuan itu disebut mantan aktivis ICW ini berlangsung sekitar setengah jam. Hasilnya, dipandang perlu ada hal yang harus dibahas langsung dengan Lukas, yang menjabat untuk periode kedua.

“Hal penting tersebut antara lain rencana perombakan pejabat di Pemprov Papua yang sedang disiapkan agar dipastikan dipilihnya orang-orang yang berintegritas dan berkompeten dan bagaimana lebih mengefektifkan program korsupgah di Pemprov Papua,” jelas Febri.

Saat itu, menurut Febri, Sekda Papua menyatakan Lukas sedang berada di Jakarta. Akhirnya, pada Jumat (1/2) malam, Lukas Enembe hadir di KPK.

Adapun yang dibahas dalam pertemuan itu ialah program korsupgah, seperti pengelolaan APBD, PBJ, PTSP, penguatan APIP, manajemen ASN, LHKPN, dan optimalisasi penerimaan daerah. Pertemuan itu, disebut Febri, dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Deputi Bidang Pencegahan dan Tim Korsupgah yang wilayah tugasnya termasuk Provinsi Papua.

“KPK menegaskan program pencegahan harus dilakukan dengan komitmen yang penuh, sehingga jika ada kepala daerah yang melakukan korupsi, maka tetap akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.

Sebelumnya, pengacara Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening, meminta KPK terbuka menjelaskan penyelidikan kasus yang sedang ditangani. Pengacara meminta KPK tidak merusak citra Gubernur Papua Lukas Enembe.

“KPK harus jujur. Sebagai penegak hukum, KPK harus jujur menjelaskan secara terbuka dugaan tindak pidana apa yang Saudara sedang selidiki terhadap Gubernur Papua,” ujar Roy Rening kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (11/2).

Roy juga menyinggung soal KPK yang disebutnya memanggil Gubernur Papua untuk berkoordinasi terkait komitmen pemberantasan korupsi di lingkup Pemprov pada Jumat (1/2). “Kenapa pada hari Sabtu mereka melakukan OTT terhadap Gubernur Papua,” imbuhnya.

Adapun dugaan penganiayaan terhadap dua penyelidik KPK itu terjadi pada Minggu (3/2) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Akibatnya, penyelidik KPK yang diduga dianiaya tersebut mengalami luka berupa retak pada hidung.

Kasus ini sedang ditangani Polda Metro Jaya. Kini kasus sudah masuk tahap penyidikan dan polisi terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi. 

Editor           : Kuswandi

Reporter      : Intan Piliang

SUMBER