Kasus Gratifikasi Mustafa, KPK Periksa 10 Anggota DPRD Lampung Tengah

oleh -49 views

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa rombongan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Mereka diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi yang melilit Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa. Adapun, KPK memeriksa para saksi itu di SPN Polda Lampung.

“Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah di SPN Polda Lampung untuk tersangka MUS (Mustafa),” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Senin (11/2).

Mantan aktivis ICW ini menuturkan, para saksi dicecar mengenai informasi penerimaan uang terhadap Mustafa. Kata dia, sebanyak 40 orang anggota DPRD Lampung Tengah dan saksi lainnya yang rencananya akan diperiksa pekan ini.

“Pada para saksi didalami informasi tentang dugaan penerimaan uang dari Bupati melalui perantara terhadap tersangka,” ujar Febri.

Adapun untuk 10 anggota DPRD Lampung Tengah yang telah diperiksa pada hari ini yaitu Riagus Ria, Wakil Ketua II DPRD Lampung Tengah, Joni Hardito, Wakil Ketua III DPRD Lampung Tengah, Evinitria, anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah Hi Hakii dan Yulius Heri Susanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah.

“Selain itu, ada juga Made Arka Putra Wijaya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah, Saenul Abidin, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah, Hi Singa Ersa Awangga, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah, Ariswanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah dan Jahri Effendi, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah,” jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK kembali menjerat Mustafa sebagai tersangka. Kali ini, dia diduga menerima fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek. Total gratifikasi yang diterima Mustafa setidaknya Rp 95 miliar.

Sebelum kasus ini, Mustafa pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dan telah disidangkan. Mustafa pun dinyatakan terbukti bersalah menyuap sejumlah anggota DPRD untuk menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan divonis 3 tahun dengan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.

Editor           : Kuswandi

Reporter      : Intan Piliang

SUMBER