Dugaan Suap Meikarta, KPK Panggil Aher dan Anak Buah Tjahjo Kumolo

oleh -465 views

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher. Pemanggilan terhadap ini merupakan kali kedua, setelah sebelumnya Aher sempat mangkir dari pemeriksaan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut Aher akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek izin pembangunan proyek Meikarta.

“Yang bersangkutan diperiksa untuk Bupati nonaktif Neneng Hasanah Yasin (NHY),” ucapnya pada awak media, Senin (7/1).

Selain Aher, penyidik juga memanggil Soni Sumarsono yang merupakan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J). Namun untuk Soni, Febri belum membeberkan informasi apa yang akan diklarifikasi.

Sementara terhadap Aher, mantan aktivis ICW ini mengatakan, pihaknya membutuhkan keterangannya terkait rekomendasi dari Pemprov Jabar untuk proyek Meikarta.

Adapun kaitan Aher dengan perkara Meikarta itu sempat disebutkan dalam surat dakwaan KPK yang dibacakan untuk empat terdakwa, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi, di Pengadilan Tipikor Bandung. Keempat terdakwa diduga memberikan uang kepada jajaran pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta.

Sebagai gubernur kala itu, Aher disebut dalam dakwaan mengeluarkan keputusan nomor 648/Kep.1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Surat itu mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Lalu, Dinas PMPTSP Jawa Barat mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, yang intinya Pemprov Jawa Barat akan memberikan rekomendasi dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti Pemkab Bekasi sesuai dengan rapat pleno BKPRD Jawa Barat.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 9 tersangka selain Neneng dan empat pihak yang tengah menjalani proses persidangan di Tipikor Bandung, ada empat tersangka yang masih menjalani proses penyidikan.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.

Editor      : Estu Suryowati
Reporter : Intan Piliang

SUMBER