Setiap Paslon Siapkan Pertanyaan Rahasia

oleh -543 views

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyiapkan dua jenis skema pertanyaan dalam debat  capres cawapres, 17 Januari 2019 mendatang. Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan pertanyaan terbuka dan tertutup akan diberikan kepada masing-masing paslon.

Arief menjelaskan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan dari satu paslon untuk paslon lain yang pertanyaannya belum diketahui oleh lawan debat.

“Pola pertanyaan tertutup itu berasal dari masing-masing paslon, 01 mengajukan pertanyaan ke 02, begitu juga sebaliknya. Nah ini kan enggak ada yang tahu pertanyaan seperti apa,” ujarnya di Hotel Mandarin Oriental, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/2/2019).

Skema yang kedua adalah pertanyaan terbuka. Menurutnya pertanyaan terbuka ialah pertanyaan dari panelis yang sebelum debat sudah disampaikan ke masing-masing paslon untuk dipelajari dan di jawab pada saat debat. Arief mengatakan dari pertanyaan-pertanyaa. itu, paslon tidak mengetahui pertanyaan mana yang akan ditanyakan pada saat debat.

“Maksudnya pertanyaan itu sudah diserahkan duluan tapi mereka kan enggak tahu apa yang akan ditanyakan karena kan itu seperti bank soal gitu. Kan ada 20 pertanyaan, padahal kan sebenernya yang ditanyakan masing-masing cuma 3, karena ada 3 segmen yang pertanyaan oleh moderator berarti nanti ada 3 untuk Paslon nomor 1 dan 02, kan tapi 3 pertanyaan itu mereka belum tahu,” jelas Arief.

Lebih lanjut, KPU akan menyerahkan daftar pertanyaan dari enam panelis yang sudah ditunjuk satu pekan sebelum debat.

“Rencana kita setelah panelis selesai menyusun isu- isu atau pertanyaan untuk debat pertama, segera setelah selesai. Kalau target kita sih tanggal 10 (Januari) lah, seminggu sebelum pelaksanaan debat,” imbuhnya.

KPU sudah menetapkan enam panelis debat pertama pada 17 Januari 2019. Mereka pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, Bivitri Susanti, dan ahli hukum tata negara, Margarito Kamis serta Ketua KPK Agus Rahardjo. (ikbal)

 

 

SUMBER