Terkait Kasus BPNT, Kejaksaan Diminta Periksa Bupati Sukabumi

oleh -947 views

SUKABUMI – Penetapan status tersangka terhadap dua karyawan Perum Bulog Sub Divre Cianjur, UK dan N dalam dugaan kasus korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dinilai prematur.

Pasalnya, penetapan tersangka oleh penyidik itu dianggap sebatas mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 460/Kep.19-dinsos/2018 tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Sukabumi 2018.

Kuasa hukum kedua tersangka, Alamsyah Hanafiah menilai apabila penyidik hanya berdasarkan SK Bupati Sukabumi dalam penetapan status tersangka terhadap kedua kliennya, itu tidak sah serta batal demi hukum.

Maka berdasarkan Pasal 75 jo Pasal 184 KUHAP semestinya Bupati Sukabumi Marwan Hamami pada SK itu selaku penanggung jawab wajib diperiksa, sebagai saksi atau tersangka.

“Makanya timbul pertanyaan. Apakah sebelum menetapkan dua karyawan Perum Bulog sebagai tersangka, penyidik sudah memeriksa Bupati Sukabumi? Apakah penyidik sudah menyita SK Bupati Sukabumi sebagai barang bukti?” tanya Alamsyah  dalam permohonan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) bernomor 18/AH-P/XII/2018 yang ditujukan kepada Jaksa Agung, HM Prasetyo.

Pengacara kondang ini juga mempertanyakan apakah penyidik telah menanyakan dalam pemeriksaannya (BAP) apa dasar hukum Bupati menerbitkan SK itu yang menetapkan Kepala Perum Bulog Sub Divre Cianjur sebagai anggota Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan?

“Apabila penyidik belum melakukan penyidikan atau pemeriksaan terhadap Bupati Marwan Hamami, maka kami menyimpulkan bahwa penetapan dua tersangka karyawan Perum Bulog adalah prematur dan tidak cukup bukti serta tidak ada relevansinya dengan perkara yang disangkakan,” jelasnya.

Ditegaskan Alamsyah, penetapan status tersangka terhadap dua kliennya tidak tidak mempunyai dasar hukum. Sebab, kapasitas Perum Bulog pada program BPNT tersebut hanya sebatas penjual beras komersial. Hal ini tertuang dalam Standar Operasional Bulog (SOP) Bulog Nomor: SOP-31/DM/08/2017.

“Sangat keliru penetapan tersangka kedua klien kami. Pihak Perum Bulog bukan pelaksana atau penanggung jawab program BPNT sesuai Perpres Nomor 63 tahun 2017 maupun Buku Pedoman Umum BPNT. Termasuk bukan pula penanggung jawab keuangan,” beber pengacara kondang itu.

Dijelaskan Alamsyah, hubungan hukum antara Perum Bulog Sub Divre Cianjur dengan pembelinya yakni keluarga penerima manfaat (KPM) merupakan jual-beli lepas atau komersial. Sesuai Perpres Nomor 63/2017, penyalur BPNT adalah E-Warong (elektronik warung gotong royong).

Dalam BAB I Pasal I ayat (7) disebutkan “E-Warong adalah agen bank, pedagang, dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penerikan/pembelian bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial bersama bank penyalur”.

Dilihat dari Nota Kesepahaman 4 Menteri tentang Penyaluran BPNT, sambung Alamsyah, secara fakta hukum tidak ada kata dan/atau satu kalimat pun yang menyebutkan adanya kewajiban dan/atau tanggung jawab Perum Bulog sebagai pelaksana penyaluran, baik dari sisi keuangan maupun pelaksanaannya.

“Di Perpres 63 itu jelas ada 4 menteri yang membuat nota kesepahaman penanggung jawab sebagai pelaksana penyaluran BPNT dan 17 menteri lainnya. Apakah Kejaksaan sudah memintai keterangan saksi dari empat menteri? Apakah sudah memeriksa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Ketua Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran BPNT?” tanya Alamsyah.

Diketahui, Kejari Kabupaten Sukabumi menetapkan dua oknum pejabat Perum Bulog Sub divre Cianjur, UK dan N pada 12 Desember lalu. Keduanya masing-masing menjabat Kasub dan Kasi Komersil. Akibat ulah mereka, negara mengalami kerugian mencapai Rp 3,9 miliar. Program BPNT yang diduga dikorupsi periode April-September 2018. Mereka diduga menyalurkan beras medium, seharusnya premium.

Kedua tersangka terancam dijerat Pasal 2 dan 3 junto pasal 55 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.Ancaman hukumannya minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. (sule/tri)

 

SUMBER