Cerita Jokowi Pernah Dilarang Kunjungi Nduga

oleh

Jokowi sempat dilarang oleh Kapolri, Kepala BIN, dan juga Panglima TNI untuk ke Nduga

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Di hadapan para peserta konferensi mahasiswa nasional, Jokowi pun menceritakan sulitnya pembangunan di berbagai daerah, khususnya di Papua.

Empat tahun lalu, ia pernah berkunjung ke Kabupaten Wamena. Jarak Kabupaten Wamena ke Kabupaten Nduga, Papua yakni sekitar 200 km dengan waktu tempuh masyarakat selama empat hari dengan berjalan kaki. Jokowi mengatakan, masyarakat sekitar terpaksa harus berjalan kaki karena tak ada jalan yang dibangun di daerah itu.

“Ke Kabupaten Asmat, dari ibukota Asmat mau ke distrik 2 hari jalan kaki. Nggak bisa dibayangkan, di tengah hutan belantara. Jangan bayangkan yang di sini saja, bayangkan yang ada di tempat-tempat lain,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/12).

Tak hanya kondisi geografis yang menyulitkan pembangunan, namun juga kondisi keamanan di beberapa wilayah di Papua yang masih rawan bahaya. Jokowi menceritakan, pada 2016 ia mengunjungi Kabupaten Nduga. Wilayah tersebut juga belum tersentuh pembangunan.

Namun saat itu, ia menyebut sempat dilarang oleh Kapolri, Kepala BIN, dan juga Panglima TNI untuk mengunjungi Kabupaten Nduga lantaran kondisi daerah yang berbahaya.

“Oleh Kapolri, oleh KaBIN, oleh Panglima TNI tidak diperbolehkan. ‘Pak, bapak jangan ke sana, daerah ini memang masih kondisi yang perlu pendekatan’,” ujar Jokowi menirukan larangan tersebut.

Meskipun mendapatkan larangan, Jokowi masih bersikeras untuk mengunjungi daerah itu hingga akhirnya ia pun berangkat menuju Kabupaten Nduga.

“Saya sampaikan saat itu ‘nggak, saya mau ke Nduga, naik heli ke sana, 2 hari lagi mau ke sana’. Pertama nggak boleh setelah saya sampaikan, saya perintahkan ‘pokoknya saya 2 hari lagi mau ke sana, urusan keamanan, urusanmu, urusanmu, urusanmu’. Saya masuk ke Nduga,” jelas Jokowi.

Karena itu, Jokowi menilai perlunya pembangunan di wilayah Papua sehingga masyarakat dapat menikmati kemudahan akses seperti masyarakat di Jawa. Tak hanya masalah pembangunan dan keamanan, Jokowi juga menceritakan tingginya harga barang kebutuhan di Papua, termasuk harga bahan bakar minyak.

Pada 2016, harga bensin di Wamena mencapai Rp 60 ribu pada kondisi normal. Sedangkan saat hujan, harga bensin bahkan mencapai Rp 100 ribu per liternya. Karena itu, kata Jokowi, pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga.

“Apa yang saya ingin garis bawahi urusan BBM? Di Jawa bensin Rp 6.450 per liter. Naik Rp 500 saja jadi Rp 7.000, demonya berapa bulan? Naik Rp 500 saja demonya 2 bulan berturut-turut, naik Rp 1.000 demonya 4 bulan. Saya kan tiap hari didemo. Yang di Wamena 10 kali lipat nggak pernah demo,” kata dia di hadapan para mahasiwa.

Tak hanya harga bensin, harga semen untuk pembangunan pun bahkan mencapai Rp 1,5 – 2,5 juta per sak di Wamena. Perbedaan kondisi antardaerah inilah yang dinilainya perlu diketahui oleh masyarakat. Sehingga pemerintah kini berupaya keras melakukan pemerataan pembangunan. 

Presiden pun juga menyinggung aksi pembantaian oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap para pekerja pembangunan proyek TransPapua akhir-akhir ini. Aksi tersebut menunjukan keamanan di daerah itu masih belum terjamin hingga saat ini.

“Ini kondisi riil bangsa kita, masih ada gap, disparitas yang seperti itu, baik mengenai logistik, BBM, infrastruktur, belum juga terkait SDM,” jelas Presiden

SUMBER