Alasan Wasekjen PDIP Sebut Soeharto Guru Korupsi

oleh

Basarah kecewa Prabowo membuka aib bangsa sendiri di luar negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah angkat bicara terkait pernyataannya yang menyebut mantan mertua Prabowo Subianto Soeharto sebagai guru korupsi. Basarah menyayangkan pernyataan Prabowo yang tega membuka aib bangsa sendiri di luar negeri.

“Pernyataan tersebut mengusik rasa nasionalisme saya, karena mengapa Pak Prabowo tega membuka aib bangsa sendiri di luar negeri,” kata Basarah dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (1/12).

Basarah mengaku prihatin dengan maraknya perilaku koruptif yang terjadi di Indonesia. Hal itulah yang membuat dirinya dengan sangat terpaksa harus mengingatkan kembali memori tentang asal muasal bagaimana korupsi bangsa Indonesia terjadi hingga merajalela seperti sekarang.

“Salah satu isu utamanya adalah pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga keluarnya TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 yang lahir karena pertimbangan dalam penyelenggaraan negara selama dipimpin Presiden Soeharto telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan KKN, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha,  sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional,” jelas wakil ketua MPR tersebut.

Bahkan, ia menambahkan, di Pasal 4 TAP MPR tersebut juga terdapat perintah dilakukan penegakan hukum kepada mantan Presiden Soeharto sebagai tersangka korupsi beserta kroni-kroninya. Menurutnya TAP inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Pak Prabowo pada waktu itu merupakan bagian dari sistem rezim Orde Baru bahkan beliau diduga juga mendapat keistimewaan sebagai menantu Pak Harto,” ujarnya.

Partai Berkarya pun melaporkan Basarah terkait pernyataan tersebut. Basarah pun menghormati adanya laporan tersebut dan mempersilakan kepada siapa saja yang ingin melaporkan dirinya terkait pernyataan tersebut.

“Namun silahkan kita buka kembali berbagai dokumen hukum dan politik serta banyaknya pernyataan serta berbagai opini dari para tokoh dan lembaga-lembaga di dalam negeri dan internasional yang telah membuat pernyataan Pak Harto sebagai Presiden Koruptor,” ujarnya.

SUMBER