Hindari Intervensi Hukum, Jokowi Didesak Beri Amnesti ke Baiq Nuril

oleh -720 views

JawaPos.com – Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI), Dio Ashar Wicaksana mendesak Presiden Joko Widodo agar memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Menurutnya, amnesti menjadi langkah hukum yang tepat dan baik dari Presiden untuk menyelesaikan kasus dugaan pelecehan seksual yang berujung pada kasus dugaan pelanggaran ITE yang menimpa Nuril.

“Kita mendukung presiden kalau mau memberikan amnesti. Kenapa amnesti karena secara kewenangan presiden punya dan amnesti itu bukan bentuk intervensi hukum,” ucapnya saat ditemui dikawasan Cikini, Sabtu (24/11).

Kata Dio, kenapa pemberian amnesti dinilai tepat, karena presiden tidak mengubah putusan Mahkamah Agung (MA) atau putusan lembaga peradilan hukum lainnya.

“Kalau kita mendorong adanya putusan itu diubah dari MA atau lain itu berarti intervensi hukum. Tapi ini kan enggak malah kita mendukung presiden memberi amnesti, itu ada kewenangan (presiden) yang diberikan,” imbuhnya.

Dio juga menambahkan secara Undang-Undang tak disebutkan adanya pembatasan amnesti untuk perkara-perkara tertentu. Untuk itu, amnesti dinilai bisa diberikan pada banyak perkara, termasuk pada kasus yang menimpa Baiq.

“Tidak ada batasannya untuk amnesti itu untuk perkara seperti apa. Ketika mau melakukan terobosan ini kenapa enggak amnesti yang di mana presiden punya kewenangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan mendukung proses hukum yang dihadapi Baiq Nuril. Jokowi berharap agar peninjauan kembali (PK) bisa memberikan keadilan bagi Baiq.

Namun, jika Baiq masih juga belum mendapat keadilan, Presiden mempersilakannya untuk langsung mengajukan grasi kepada dirinya.

Baiq Nuril sendiri, sudah berencana untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) yang telah memutusnya bersalah karena melanggar UU ITE.

(ipp/JPC)

SUMBER